Don't Miss
Home » Berita » Waspadai Isu-Isu Strategis Jelang Pemilu 2019

Waspadai Isu-Isu Strategis Jelang Pemilu 2019

Medan — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Benget M Silitonga mengajak seluruh KPU Kabupaten/kota agar waspada terhadap isu-isu strategis menuju tahapan pemungutan suara di TPS nanti. Hal ini disampaikan Benget dalam acara Rapat Validasi dan Memberikan Persetujuan Design Surat Suara Calon Anggota DPD RI Dapil Sumut di Aula KPU Sumut, Kamis (31/1).

Isu-isu strategis tersebut di antaranya distribusi C6 (undangan memilih) yang tidak merata. Persepsi masyarakat selama ini menganggap KPU hanya mendistribusikan C6 kepada orang-orang tertentu saja. Faktanya seluruh KPPS mendistribusikan C6 ke seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai DPT, hanya saja waktu pemberian C6 tidak sama di setiap daerah. Benget meminta KPU kabupaten/kota memperbaiki persepsi masyarakat bahwa formulir C6 hanya bersifat pemberitahuan, bukan syarat memilih.

Isu selanjutnya ialah distribusi logistik yang terlambat. Benget meminta KPU daerah membuat schedule ketersediaan logistik pemilu agar tidak terjadi keterlambatan. KPU daerah juga harus menandai lokasi-lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak aman dan sulit dijangkau untuk memastikan ketersediaan logistik. “Misalnya seperti daerah pegunungan di Padang Lawas Utara,” tambah Benget.

Untuk isu selanjutnya, Benget juga meminta KPU kabupaten/kota memetakan daerah-daerah yang rawan saat pemilu. Jika diperlukan daerah rawan tersebut berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk memastikan pemungutan suara berjalan dengan aman dan terkendali. KPU Sumut secara resmi telah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mengamankan daerah-daerah rawan tersebut.

Selain itu, proses perekrutan KPPS harus sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada. Setiap KPPS harus memahami PKPU dan regulasi terkait pemilu agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Terutama bagi daerah yang tingkat pendidikannya rendah.

Terakhir, Benget meminta KPU tetap menjaga netralitas badan adhoc mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS. “KPU harus menjaga kredibilitas dan integritas dari persepsi-persepsi bahwa KPU bisa didekati oleh partai politik,” ujar Benget.