Home » Berita » BELAJAR DARI LPP DUNIA

BELAJAR DARI LPP DUNIA

BELAJAR DARI LPP DUNIA

(Evaluasi Kualifikasi Akademik Komisioner KPU Ditingkat Kabupaten/Kota)

Oleh : Niken Puspa Febrian*

 

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu adalah instrument untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, sangat dibutuhkan suatu lembaga yang kompeten dan professional untuk menjalankan pemilu tersebut yang dikenal dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Lembaga Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut LPP adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan, dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya – seperti referendum dan pemungutan suata ulang – jika instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang bersifat legal (Alan Wall.dkk.1996).

Sementara menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum  Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.

Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pemilu, salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), KPU itu bertugas untuk melaksanakan Pemilihan Umum yang bersifat tetap, nasional dan mandiri.

Dari amanat UUD 1945 ini kita dapat melihat begitu beratnya tugas yang diemban oleh KPU dalam menjaga tetap berjalannya demokrasi di negara ini yang secara garis lurus kita pahami bahwa KPU itu harus diisi oleh orang-orang yang capable, memiliki kualifikasi akademik yang tepat serta profesional untuk menjalankan tugas besar ini.

Apa itu kualifikasi akademik? menurut Masnur Muslich kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik pendidikan gelar seperti S1, S2 atau S3 maupun nongelar seperti D4 atau Post Graduate diploma ( Masnur Muslich.2007). Sedangkan pengertian professional menurut KBBI Online adalah 1. Bersangkutan dengan profesi ; 2. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (KBBI Web).

Setiap bidang kerja pasti memerlukan syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orangnya agar proses dan hasil kerja dapat mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasi dan kompetensi. Semakin detail persyaratan untuk suatu bidang kerja maka semakin kita dapatkan orang-orang yang tepat, capable dan profesional untuk pekerjaan tersebut.

Begitu juga halnya di KPU. KPU memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang hendak bergabung menjadi anggota KPU yang kemudian disebut dengan Komisioner KPU.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 5 ayat 1 menyatakan untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima)   tahun   untuk   calon   anggota   KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
  3. setia kepada Pancasila, Undam-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
  4. mempunyai integritas,  berkepribadian  yang  kuat, jujur, dan adil;
  5. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu,  ketatanegaraan, dan kepartaian;
  6. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota  KPU  Provinsi,  dan  paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
  7. berdomisili  di    wilayah    daerah   provinsi   yang bersangkutan bagi  anggota  KPU  Provinsi, atau  di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  8. mampu secara  jasmani,  rohani,  dan  bebas  dari penyalahgunaan narkotika;
  9. telah mengundurkan diri  dari  keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  10. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon
  11. bersedia mengundurkan  diri  dari  kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan  tidak  berbadan hukum  apabila  telah  terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,                                         yang  dibuktikan  dengan  surat pernyataan;
  12. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena   melakukan   tindak   pidana   yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  13. bersedia bekerja  penuh  waktu,  yang  dibuktikan dengan surat pernyataan;
  14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  15. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  16. tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  17. belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama

Dari persyaratan yang diajukan untuk menjadi calon anggota KPU ini kita melihat bahwa kualifikasi yang diminta untuk menjadi calon anggota KPU adalah minimal berpendidikan Strata-1 (S-1) untuk calon anggota KPU tingkat provinsi dan minimal tamatan Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajad untuk calon anggota KPU tingkat Kabupaten/Kota. Suatu hal yang cukup mengkhawatirkan jika kita melihat hanya butuh tamatan SMA sederajat untuk bisa menjadi anggota KPU di Kabupaten/Kota yang notabene harus mengurus pelaksanaan Pemilu ditingkat tataran Kabupaten/Kota tanpa kita mengerdilkan para tamatan SMA sederajad ini.

Kenapa? Karena banyak hal krusial yang akan ditemui selama menjadi anggota KPU. Diantara nya bagaimana memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan kepemiluan yang ilmu ini lebih dimiliki oleh para sarjana hukum, atau bagaimana memahami dan memanajemen keuangan dan logistic yang mungkin lebih bisa ditangani oleh para sarjana ekonomi. Ada juga masalah perpolitikan, tata negara, menangani konflik yang lebih dikuasai oleh jebolan social politik.

Kita bisa berkaca pada LPP negara lain. Junta Electoral Central (JEC) adalah LPP yang dimiliki oleh Spanyol. JEC memiliki 13 orang anggota, delapan diantaranya adalah anggota dari pengadilan tinggi dan lima lainnya adalah professor ilmu hukum, ilmu politik, atau ilmu sosiologi (Alan Wall.dkk.1996). Begitu detail dan spesifiknya kualifikasi akademik anggota JEC yang dimiliki Spanyol ini.

Jika kita mengalihkan pandangan ke Korea Selatan, negara yang sukses menyelenggarakan Pemilu di masa pandemic covid 19, mereka memiliki National Election Comission (NEC) of Korea Selatan yang menempatkan Hakim Agung di posisi anggota LPP mereka. Sementara di Nigeria, salah satu negara miskin di dunia, mereka menempatkan syarat jika ingin bergabung di Independent National Electoral Commission (INEC) yang dimiliki Nigeria maka haruslah seorang sarjana dan harus menjadi dosen di Lembaga Tersier Federal atau Asosiasi Profesional. Selain itu mereka juga memprioritaskan ahli Informasi dan Teknologi untuk menjadi anggota INEC dan terbukti dengan mereka mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses pemilu dengan menghadirkan kartu biometric.

Dibagian dunia lain kita bisa mengambil pelajaran dari Slovenia dan Australia. Slovenia dan Australia menetapkan untuk menjadi ketua LPP mereka haruslah diisi oleh seorang hakim untuk LPP Slovenia dan hakim/mantan hakim untuk Australia. Sementara jika menilik Rusia, anggota LPP mereka harus memiliki gelar pendidikan bidang hukum atau pendidikan hukum tingkat universitas.

Jadi merupakan suatu hal yang wajar jika kita berharap agar anggota LPP kita dalam hal ini adalah anggota KPU terutama untuk tingkat kabupaten/kota memiliki kompetensi terutama dibidang pendidikan yang ditunjukkan dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Karena tugas penyelenggaraan pemilu bukan tugas ringan yang dapat diemban oleh siapa saja. Kehadiran KPU sendiri sangat penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi di Indonesia.

Kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh seorang anggota KPU juga merupakan wujud professional seorang anggota. Menurut Ramlan Surbakti, salah satu asas penyelenggara pemilu adalah profesionalisme, yaitu penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mensukseskan pemilu berintegritas. Selain itu kualifikasi akademik yang tepat untuk menduduki posisi anggota KPU juga merupakan wujud pengamalan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana pada pasal 21 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk menjadi calon anggota KPU harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketata negaraan dan kepartaian.

Dari sini, apakah kita tidak mau berbenah diri mengambil pelajaran dari LPP dunia yang memposisikan anggota LPP mereka harus benar-benar orang yang kompeten dan mumpuni dibidangnya salah satunya dari  kualifikasi akademik. Atau KPU hanya untuk ajang bagi para pencari kerja??

REFERENSI

Alan Wall.dkk.(2016).Desain Penyelenggaraan Pemilu : Buku Pedoman International Idea (Terjemahan). Perludem

Masnur Muslich.(2007).KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Jakarta: BumiAksara

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU RI Nomor 7 Tahun 2018

 

*Mahasiswi TKP Magister Universitas Sumatera Utara